- Aktivis Mahasiswa Demo Desak Poldasu Brantas dan Tangkap Mafia BBM Medan-Binjai EDW dan AW
- Personel Satlantas Polrestabes Medan Melakukan Patroli Dan Pengaturan Pos Padat Pagi
- Kunker Ke Kejari Gunungsitoli, Kajati Sumut Motivasi Seluruh Jajaran Wujudkan WBK 2025
- Ketua Asosiasi Pewarta Pers Indonesia Kota Binjai mengapresiasi acara Maha Puja Thaipusam ke-144
- Polres Binjai Digugat Praperadilan Terkait Kasus Penipuan dan Penggelapan
- PWI Pusat Copot Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, Langgar Peraturan Dasar dan PRT
- Korban Penganiayaan Maafkan Tersangka, Kejati Sumut Selesaikan Perkara Pendekatan Keadilan Restorati
- Perampasan Sepeda Motor di Pematangsiantar, Warga Lapor Polisi
- Keluarga Korban Pembunuhan Wanita di Karo minta Jaksa Terapkan Pasal Pembunuhan
- Dua Pengedar Narkoba Beserta Barang Bukti 8,56 Gram Sabu Diamankan Satresnarkoba Tanah Karo
Badan Pusat Statistik Kunjungi Divhumas Polri, Bahas Sensus hingga Wujudkan Satu Data Indonesia.

Keterangan Gambar : Istimewa
Jakarta,- Kib News. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kerjasama dengan Polri terkait implementasi program satu data Indonesia yang menjadi perhatian Presiden RI, Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BPS, Margaretha Ari Anggorowati, saat melakukan kunjungan kerja ke Divisi Humas Polri yang langsung disambut oleh Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dedi Prasetyo beserta jajaran.
Baca Lainnya :
- Polri Musnahkan Sabu Sebanyak 373 Kg, 17 Kg Ganja dan 705 Butir Ekstasi.0
- PPKM Dicabut, Jokowi Tegaskan Masyarakat Tak Wajib Pakai Masker di Luar Ruangan.0
- Rekor Menpora Termuda Indonesia Berpeluang Pecah0
- Jokowi Mau Bangun Training Center di IKN, Biayanya dari FIFA Jakarta0
- Paul Baja M Siahaan turun menyapa Masyarakat Deliserdang0
“Satu data Indonesia yang menjadi atensi dari Presiden Republik Indonesia,” kata Margaretha di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/2/2023).
Margaretha mengatakan, BPS tengah berupaya mewujudkan satu data Indonesia. Oleh karenanya, peran kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan, termasuk Polri.
Dalam implementasi program itu, BPS mengungkapkan pada tahun 2023 akan melakukan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi yaitu upaya pemerintah dalam mereformasi sistem perlindungan sosial.
“Kendala yang terjadi saat ini adalah susahnya akses pada wilayah timur seperti di Provinsi Papua dalam melakukan penyuluhan,” ujarnya.
Margaretha menuturkan, tahun ini juga BPS akan melakukan sensus pertanian yang kegiatan tersebut dilakukan dalam jangka 10 tahun sekali, tahun 2022 BPS telah mendata perusahaan pertanian. BPS akan mendata para petani Indonesia. BPS melakukan pendataan yang akan digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“BPS ingin berkolaborasi dengan Polri untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dimohon Polri dapat mendukung pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), dikhawatirkan menjelang Pemilu banyak masyarakat yang memalsukan informasi,” papar Margaretha.
Sementara Kadiv Humas Polri, Dedi menyambut baik program dan menyatakan akan mendukung setiap program-progam BPS, terutama mewujudkan satu data Indonesia.
Kadiv Humas Polri menerangkan, pihaknya juga mengemban sistem Mediahub dan SPIT dalam pengelolaan informasi yang dapat menjadi sumber pemberitaan. Bahkan, dari sistem itu, Polri juga melakukan analisa mengenai isu yang beredar di masyarakat untuk segera disampaikan kepada awak media.
“Polri akan selalu mendukung kegiatan yang dilakukan Badan Pusat Statistik demi terwujudnya satu data Indonesia,” kata Dedi.
Menurut Dedi, pada tahun 2023, pihaknya akan mengembangkan Media War System dengan cara menaikan konten positif di media sosial menangkal konten negatif.
“Diharapkan kolaborasi ini dapat meningkatkan SDM Indonesia, serta mencerdaskan generasi bangsa,” tegasnya./Eryanto