- Duduk Bersama Dengar Keluh Kesah Masyarakat, Polsek Batang Kuis Laksanakan Jumat Curhat
- Jadikan Pesparawi Cerminan Medan Kota Multietnis
- Melalui Safari Jum\'at, Wali Kota Medan Ajak Warga Peduli Terhadap Kebersihan Lingkungan
- Kembalikan Fungsi Sungai dan Atasi Banjir di Pemukiman
- Lantik Pj Walikota Padangsidimpuan, Pj Gubernur Hassanudin Minta Agar Bekerja Lebih Cepat
- Peringati Maulid Nabi Bersama ASN, Guru dan Pelajar, Pj Gubernur Sumut Ajak Senantiasa Teladani Nabi
- Komitmen Berantas Mafia Bola, Polri Tetapkan 6 Tersangka Match Fixing Liga 2
- Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Sumut
- Bobby Nasution Tegaskan Mulai 2024 akan Pasang CCTV dan Kenakan Denda Rp 10 juta bagi Warga yang Bua
- Dukung Normalisasi Sungai Deli yang Di Gagas Bobby Nasution, KSAD Kerahkan Personil dan Peralatan
Badan Pusat Statistik Kunjungi Divhumas Polri, Bahas Sensus hingga Wujudkan Satu Data Indonesia.

Keterangan Gambar : Istimewa
Jakarta,- Kib News. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kerjasama dengan Polri terkait implementasi program satu data Indonesia yang menjadi perhatian Presiden RI, Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BPS, Margaretha Ari Anggorowati, saat melakukan kunjungan kerja ke Divisi Humas Polri yang langsung disambut oleh Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dedi Prasetyo beserta jajaran.
Baca Lainnya :
- Polri Musnahkan Sabu Sebanyak 373 Kg, 17 Kg Ganja dan 705 Butir Ekstasi.0
- PPKM Dicabut, Jokowi Tegaskan Masyarakat Tak Wajib Pakai Masker di Luar Ruangan.0
- Rekor Menpora Termuda Indonesia Berpeluang Pecah0
- Jokowi Mau Bangun Training Center di IKN, Biayanya dari FIFA Jakarta0
- Paul Baja M Siahaan turun menyapa Masyarakat Deliserdang0
“Satu data Indonesia yang menjadi atensi dari Presiden Republik Indonesia,” kata Margaretha di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/2/2023).
Margaretha mengatakan, BPS tengah berupaya mewujudkan satu data Indonesia. Oleh karenanya, peran kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan, termasuk Polri.
Dalam implementasi program itu, BPS mengungkapkan pada tahun 2023 akan melakukan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi yaitu upaya pemerintah dalam mereformasi sistem perlindungan sosial.
“Kendala yang terjadi saat ini adalah susahnya akses pada wilayah timur seperti di Provinsi Papua dalam melakukan penyuluhan,” ujarnya.
Margaretha menuturkan, tahun ini juga BPS akan melakukan sensus pertanian yang kegiatan tersebut dilakukan dalam jangka 10 tahun sekali, tahun 2022 BPS telah mendata perusahaan pertanian. BPS akan mendata para petani Indonesia. BPS melakukan pendataan yang akan digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“BPS ingin berkolaborasi dengan Polri untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dimohon Polri dapat mendukung pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), dikhawatirkan menjelang Pemilu banyak masyarakat yang memalsukan informasi,” papar Margaretha.
Sementara Kadiv Humas Polri, Dedi menyambut baik program dan menyatakan akan mendukung setiap program-progam BPS, terutama mewujudkan satu data Indonesia.
Kadiv Humas Polri menerangkan, pihaknya juga mengemban sistem Mediahub dan SPIT dalam pengelolaan informasi yang dapat menjadi sumber pemberitaan. Bahkan, dari sistem itu, Polri juga melakukan analisa mengenai isu yang beredar di masyarakat untuk segera disampaikan kepada awak media.
“Polri akan selalu mendukung kegiatan yang dilakukan Badan Pusat Statistik demi terwujudnya satu data Indonesia,” kata Dedi.
Menurut Dedi, pada tahun 2023, pihaknya akan mengembangkan Media War System dengan cara menaikan konten positif di media sosial menangkal konten negatif.
“Diharapkan kolaborasi ini dapat meningkatkan SDM Indonesia, serta mencerdaskan generasi bangsa,” tegasnya./Eryanto