Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Ajak Kepala Daerah se-Sulawesi Percepat Penyusunan RDTR

PALU, KIBNEWS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah di Pulau Sulawesi untuk berbagi tanggung jawab dalam mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebagai langkah strategis menuju pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025), Menteri Nusron mengungkapkan bahwa dari kebutuhan nasional sebanyak 2.000 dokumen RDTR, baru 695 yang rampung. Di wilayah Sulawesi sendiri, dari target 451 RDTR, masih kekurangan 361 dokumen.

Baca Lainnya :

• Pemkab Karo Gelar Penertiban Aset Daerah di Area Camping Ground Danau Lau Kawar0
• HUT Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) DR.dr. Antonius Ginting , Sp.OG.M.Kes, Wujud Syukur dan Kebersama0
• Wamen Ossy Apresiasi Kolaborasi, 95 Persen Target PTSL di Sulteng Berhasil Dicapai0
• Wamen ATR/BPN Serahkan 160 Sertipikat Tanah kepada Pemda dan Masyarakat Sulteng0
• Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Komitmen Gunakan Anggaran 2026 untuk Perkuat Layanan Pertanahan0

“Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR, kita harus sharing the pain, sharing the gain, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tegas Nusron.

Ia mengusulkan skema pembagian tanggung jawab: sepertiga ditangani oleh pemerintah pusat, sepertiga oleh pemerintah provinsi (melalui mekanisme hibah ke kabupaten/kota), dan sepertiga sisanya oleh pemerintah kabupaten/kota.

Secara rinci, kekurangan RDTR di Sulawesi meliputi:

Sulawesi Utara: 59

Sulawesi Tenggara: 96

Sulawesi Barat: 21

Sulawesi Selatan: 111

Sulawesi Tengah: 51

Gorontalo: 23

Forum ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya sinergi antar instansi, terutama antara Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, dan seluruh pemangku kepentingan, dalam menciptakan RDTR yang berkualitas dan tepat guna.

“Terima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh BIG untuk menghadirkan peta berskala besar 1:5.000. Ini sangat esensial untuk menyusun RDTR dan mendukung pembangunan yang tepat sasaran,” ujar AHY.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Sulawesi. Hal ini menjadikan Sulawesi sebagai pulau pertama yang seluruh wilayahnya telah dipetakan secara detail, mendukung proses perizinan, investasi, hingga mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Menteri Nusron turut didampingi oleh Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri.

Langkah percepatan penyusunan RDTR ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi dan Indonesia secara umum. (Agung)