Klarifikasi Menteri Desa PDT Yandri Susanto Terkait Pernyataannya di Kanal YouTube

Jakarta, kibnews.com - Klarifikasi ini disampaikan secara langsung oleh Yandri di Kantor Kementerian Desa PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Senin, 3 Februari 2025, di hadapan sejumlah wartawan, perwakilan LSM, serta media televisi nasional.

“Saya mohon maaf kepada seluruh Wartawan dan LSM di mana pun berada atas ucapan saya dalam sosialisasi dana desa yang disiarkan melalui YouTube. Saya tidak memiliki niat untuk melecehkan atau mendiskreditkan profesi wartawan maupun LSM,” ujar Yandri.

Baca Lainnya :

• Sempat Ditetapkan DPO, Tersangka Dugaan Korupsi Pemotongan ADD Kota Padangsidimpuan Menyerahkan Diri0
• Polsek Sunggal Tangkap Dua Perampok Bermodus Kencan, Korban Nyaris Diperkosa dan Dibunuh0
• Polda Sumut Tak Pandang Bulu! Tujuh Polisi Dihukum, Tiga Diantaranya di PTDH0
• Kapolsek Sipispis Sambut Kunker Kapolres Tebing Tinggi Dengan Tor Tor Sombah0
• Kajati Sumut Pimpin Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM 20250

Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut muncul berdasarkan laporan dari beberapa kepala desa mengenai adanya dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan dan anggota LSM.

“Selama tiga bulan terakhir, saya telah berkunjung ke lebih dari 50 desa. Dari beberapa kepala desa, saya menerima informasi tentang dugaan pemerasan oleh oknum wartawan dan LSM. Namun, saat menyampaikan hal itu di sosialisasi yang disiarkan melalui YouTube, saya tidak menyebutkan kata ‘oknum’, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yandri mengajak insan pers dan LSM untuk berkolaborasi dalam mendukung pembangunan di desa-desa.

“Saya tidak pernah berniat merendahkan profesi wartawan atau aktivis LSM. Justru, saya sangat mengapresiasi mereka yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, perwakilan wartawan dan LSM yang dikoordinir oleh Ramses Sitorus menegaskan bahwa kritik dan kontrol sosial yang dilakukan oleh jurnalis serta aktivis LSM merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.

“Di satu sisi, kami memahami maksud pernyataan Pak Menteri, yang seharusnya menyoroti segelintir oknum wartawan dan LSM yang menyalahgunakan profesinya. Karena itulah, untuk menghindari kesalahpahaman serupa di masa mendatang, kami hadir di sini mewakili ribuan wartawan yang merasa tersakiti oleh ucapan tersebut,” kata Ramses.(Red/Tim)