Arogansi Tim Terpadu Pengamanan dan Penertiban Aset Pemprovsu
Tim Terpadu Pengamanan dan Penertiban Aset Pemprovsu melakukan klaim Aset tetapi tidak ada surat kepemilikan Aset

Kib News, Senin 28 Nopember 2022, masyarakat jalan PBSI keberatan atas sikap arogansi Pihak Pemprov Sumatera Utara.

Pihak Pemprovsu yang berwenang melalui Tim Terpadu Pengamanan dan Penertiban Aset Pemerintah Daerah Prov. Sumatera Utara membuat surat edaran yang ditempelkan pada tanggal 25 November 2022 dengan No. 300/14470/2022  terkait pengosongan lahan tanpa menunjukkan bukti kepemilikan Aset seperti SK Camat, SHM ataupun HGB dan tanpa seizin pemilik rumah. Hal ini akan kita laporkan kepada pihak Kepolisian pada tanggal 28 Nopember 2022. Pihak masyarakat dan selaku keluarga besar Komite Independen Batak (KIB) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Deli Serdang ingin mempertanyakan dasar peringatan yang dilakukan Tim Terpadu Pengamanan dan Penertiban Aset Pemerintah Daerah Prov. Sumatera Utara sampaikan lewat surat tersebut.

Baca Lainnya :

• Andre Wahyudi Sihombing Wisuda dari Politehnik Penerbangan Medan0
• Ketua Komite Independen Batak Deliserdang bersama pengurus Audiensi ke Kesbangpol Deliserdang0
• Perayaan Harlah PKB ke-24 di Simalungun0
• POMPARAN RAJA TOGA SITOMPUL BERDUKA0
• Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Rapat Konsolidasi Mengangkat Thema Simalungun Berge0

Adapun alasan kami menyampaikan surat ini yaitu:

1.    Komite Independen Batak (KIB) DPC Kabupaten Deli Serdang beserta masyarakat yang bertempat tinggal di Jl. Gedung PBSI menyatakan dengan tegas menolak peringatan pengosongan lahan sebagaimana Bapak/Ibu sampaikan pada surat tersebut.

2.  Bahwa peringatan yang Bapak/Ibu sampaikan terkait pengosongan lahan tersebut merupakan tindakan yang kurang manusiawi bagi kami selaku kami merupakan masyarakat yang sudah lebih dari 25 Tahun bertempat tinggal di Jl. Gedung PBSI

3.   Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa kami selaku masyarakat di Jl. Gedung PBSI berhak tinggal dan tak dapat digusur dengan alasan apapun tanpa melewati putusan pengadilan yang jelas.