BEM SI Diskusi Serta Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo - Gibran Dalam Satu Tahun di Sumut

Medan,kibnews.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) menggelar Diskusi Publik : 1 Tahun Prabowo - Gibran dan Problematika di Sumut,  Senin (20/10). Kegiatan ini menjadi langkah yang tepat untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan satu tahun terakhir.

Koordinator BEM SI Sumut, Itsqon Wafi Nasution, mengatakan kegiatan ini merupakan hasil kesepakatan dari konsolidasi internal organisasi.

Baca Lainnya :

• Jaksa Menyapa di RRI Pro 1 Medan Usung Topik P3DN dan Pengunaan Produk Dalam Negeri di Pengadaan Bar0
• Personel Polsek Medan Timur Ciduk Pengedar Narkoba 0
• Satpol Airud Polres Sibolga Sambangi Pemilik Kapal Dan Para Nelayan.0
• Wakapolda Sumut Hadiri Peluncuran Kirab Pemilu 20240
• Tak Ada Anggaran dari Pemprovsu, Rally Danau Toba 2023 Dipastikan Tetap Berjalan0

“Dari hasil konsolidasi internal, kami sepakat bahwa diskusi publik lebih proper untuk dilakukan saat ini. Kalau untuk aksi, itu sudah diinisiasi oleh pusat. Melalui forum ini, kami ingin membahas capaian dan evaluasi terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran serta problematika yang dihadapi masyarakat Sumut,” ujar Itsqon.

Ia menuturkan, diskusi tersebut menyoroti sejumlah aspek, mulai dari realisasi janji kampanye hingga pelaksanaan program-program pemerintah yang dinilai masih belum maksimal.

“Kalau bicara soal kepemimpinan, tentu tidak lepas dari janji kampanye dan program yang dijanjikan. Ada yang sudah berjalan, tapi masih banyak yang perlu dievaluasi dan direfleksikan kembali,” tambahnya.

Menurut Itsqon, BEM SI Sumut menilai bahwa sebagian kebijakan pemerintah pusat masih belum sepenuhnya menyentuh kepentingan rakyat.

“Tujuan utama program pemerintah seharusnya berpihak kepada rakyat. Namun kami melihat masih banyak kebijakan yang belum terealisasi sempurna, bahkan ada yang justru kontra terhadap kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Melalui diskusi ini, BEM SI Sumut berharap dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

“Output dari kegiatan ini tentu menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah. Hasil diskusi akan kami teruskan sebagai bentuk refleksi dan kontribusi kami terhadap pembangunan,” jelasnya.

Kegiatan yang diinisiasi serentak secara nasional oleh BEM SI ini diikuti oleh sejumlah kampus di Medan dan daerah lainnya.

Sementara itu,  Kepala Bidang (Kabid) HMI Sumatera Utara, Ahmad Fuadi, yang menjadi narasumber menyoroti terkait persoalan problematika yang ada di Sumut dan kedekatan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dengan pusat. 

Menurutnya untuk membangun suatu daerah memang harus ada kedekatan ke pusat. Kedekatan antara pemerintah pusat dan daerah saat ini harus dimaknai sebagai peluang emas untuk mempercepat pembangunan di Sumut.

Namun, menurutnya, daerah juga perlu menjaga kemandirian agar tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi penggerak dalam berbagai sektor pembangunan. 

“Kedekatan dengan pusat jangan dilihat sebagai ketergantungan, tapi sebagai kesempatan. Ini momentum untuk menunjukkan bahwa Sumatera Utara siap menjadi contoh daerah yang maju dan mandiri,” katanya.

Apalagi kata Ahmad, hampir seluruh arah kebijakan, termasuk dana bagi hasil (DBH) dan anggaran daerah (APBD), masih ditentukan oleh pusat.

“Semua itu berpihak kepada pusat. Artinya, kita perlu melakukan pendekatan politik agar Sumatera Utara tidak hanya menjadi pelengkap kebijakan nasional,” ujar Ahmad.

Ia menilai, kondisi ini menciptakan ketimpangan antara daerah dan pusat. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur nasional memang memberikan dampak positif, namun di sisi lain bisa memunculkan ketergantungan yang justru melemahkan kemandirian daerah.

“Jangan sampai kedekatan ini menjadikan kita hanya sebagai tangan nasional. Sumatera Utara jangan hanya menjadi tempat proyek strategis nasional tanpa mendapat manfaat jangka panjang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ahmad menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki keberpihakan terhadap rakyat dan pembangunan moral.

“Pemimpin ke depan harus membangun bukan hanya infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur moral. Karena degradasi moral ini sudah menjadi persoalan serius di masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pembangunan moral masyarakat harus menjadi prioritas nasional di tengah upaya mengejar pembangunan fisik. Ia mencontohkan persoalan stunting sebagai masalah kompleks yang tidak cukup diselesaikan hanya lewat program jangka pendek, tetapi harus dimulai sejak dini dengan memperkuat pendidikan dan nilai moral.

Ahmad juga berharap pemerintah pusat ke depan lebih memperhatikan pemerataan pembangunan dan memberikan ruang bagi daerah untuk berinisiatif.

Tim