Maruli Silaban dalam Kongres XII GAMKI 2023 : Kami di Sumatra itu, kami Minoritas!!!
Ada sekolah yang tidak memperbolehkan anak beragama Kristen untuk belajar Agama di sekolah

Kongres XII GAMKI yang berlangsung di Kota Ambon 13-18 Mei 2023, menghadirkan beberapa sesepuh GAMKI dan Tokoh Nasional.

Ada yang unik dalam forum diskusi yang diangkat dalam kongres dengan tema "pulihkan bangsa kami" dengan sub tema "mewujudkan kepemimpinan pemuda kristen yang transformatif dan inovatif", dimana Maruli Silaban, DPP GAMKI bidang hukum, advokasi dan HAM, yang saat ini sudah 2 tahun lebih sudah berada di Provinsi Riau, menyoroti eksploitasi tanah ulayat, ibadah serta menyoal minoritas kristen baik di dalam maupun di luar sekolah.

Maruli menyoroti Direktorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pusat menyoal Undang - Undang Cipta Kerja, terkait eksploitasi Hak Ulayat atau Tanah Adat di Indonesia, dimana setelah terciptanya Satgas Mafia Tanah, tiba tiba saja Kementerian ATR/BPN membuka ruang untuk bisa mendaftarkan kembali lahan, sebagai lahan yang bisa diolah oleh perusahaan atau perorangan yang selama ini sudah diusahai minimal usia nya 5 tahun, itu sama halnya dengan melegitimasi tanah tersebut.

"Nah, gara-gara ada Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, bisa dimohonkan oleh mereka (pengusaha) untuk mengolah itu. Tapi yang telah tertanami diatas 5 tahun dan mereka sudah bercocok tanam disana, kan? sudah tertanamlah", ungkapnya

Baca Lainnya :

• Dari Hasil Survei, Ini 3 Partai Politik yang akan Mendominasi Pemilu 20240
• Kapolri Patroli Perairan Amankan KTT ASEAN dan Nikmati Indahnya Labuan Bajo0
• Kapolri dan Panglima Sepakat Sinergitas TNI-Polri Kunci Sukses Keamanan KTT ASEAN 0
• Kapolri dan Panglima TNI Pastikan Kesiapan Personel Jelang KTT ASEAN 0
• Balon Anggota DPD RI Sukadi Resmi Mendaftar ke KPU Sumut0

Lebih lanjut maruli dalam studinya menyatakan : ternyata ada 800 permohonan data masuk untuk mendaftar kembali  ke Kementerian ATR/BPN  tetapi, pemilik data tersebut selama ini sudah banyak mengeksploitasi tanah, baik tanah konsesi taman nasional, dan konsesi lainnya, termasuk didalamnya mengambil tanah ulayat adat dan digarap.

"Ya ada lebih kurang 800 permohonan ke Kementerian ATRBPN itu yang selama ini sudah mengeksploitasi tanah ada yang konsesi taman nasional, ada konsesi lain-lain tetapi dan dalamnya juga ada hak ulayat masyarakat adat yang selama ini digarap oleh pengusaha-pengusaha", imbuhnya.

Lanjut Maruli, terkait dengan ketersediaan Guru Agama Kristen dan Ruang Belajar (lokal) untuk anak sekolah atau anak didik yang beragama Kristen, mereka tidak diperbolehkan disana untuk belajar Agama Kristen di sekolah itu . Ada beberapa sekolah begitu tapi ada juga beberapa sekolah boleh mereka sekolah disitu tapi Gurunya tidak ada Guru Agama Kristennya, jadi macam-macam persoalan di sana.

Dalam hal ini juga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kesannya bukan menjadi saluran kerukunan mereka seolah olah mengatur Rumah Ibadah Orang boleh berdiri atau tidak, seakan - akan forum inilah yang mengtur soal boleh  atau tidaknya, dimana seharusnya mereka mengatur kerukunan ibadah.

"Kesannya bukan menjadi saluran kerukunan, tetapi dia jadi ngatur-ngatur rumah ibadah boleh berdiri atau tidak", ungkapnya yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppp.
 
Pernyataan terakhir Maruli "Kami disumatra itu.., kami minoritas!!!", pungkasnya.
#AS